Layanan di Aceh Dikeluhkan Netizen, Organisasi Ini Soroti Dampak Negatif Dominasi BSI di Aceh

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI/BRIS) menjadi sorotan di Aceh. Sejumlah nasabah mengeluhkan gangguan layanan perbankan, baik melalui ATM maupun mobile banking. Keluhan ini mencuat di media sosial, dengan banyak nasabah mengungkapkan frustrasi mereka akibat gangguan yang berulang kali terjadi.

Beberapa netizen menyampaikan pengalaman mereka, seperti uang yang terdebet otomatis tanpa transaksi, kesulitan melakukan pembayaran penting, serta layanan yang tidak kunjung membaik meskipun telah dikritik berkali-kali.

Seorang pengguna media sosial dengan nama akun @chencinnx._64 menuliskan, "Mana mau bayar kos uang ada di BSI semua," Keluhan serupa juga datang dari pengguna lain yang mengatakan bahwa mereka hanya tetap menggunakan BSI karena sistem payroll perusahaan mereka.

• Baca Juga: Kompetisi BTN dan BSI setelah Akuisisi: Pendorong Perbankan Syariah yang Lebih Sehat

Serikat Aksi Peduli Aceh: BSI Merugikan Masyarakat

Beriringan dengan sejumlahnya keluhan di dunia maya, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, sempat menyebut bahwa keberadaan BSI justru membawa dampak negatif bagi masyarakat. 

Menurutnya, kebijakan konversi penuh ke sistem perbankan syariah yang menyebabkan penghapusan bank konvensional di Aceh kini semakin menunjukkan dampak buruknya.

"Sejak BSI menjadi satu-satunya bank di Aceh, kita justru menyaksikan banyak persoalan. Pelayanan semakin buruk, UMKM kesulitan, dan yang lebih parah, kita tidak tahu apakah BSI benar-benar berkontribusi untuk masyarakat atau hanya mengejar keuntungan semata," ujar Fauzan melalui keterangannya pekan lalu, dikutip Kamis, 20 Februari 2025.

• Baca Juga: Spin-off UUS BTN: Pendorong Perbankan Syariah Sehat di Tengah Era Konsolidasi

Lebih lanjut, Fauzan mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta laporan Corporate Social Responsibility (CSR) BSI tahun 2024, namun hingga kini belum mendapat tanggapan. 

"Apa yang mereka sembunyikan? Jika memang ada program sosial atau dana CSR yang disalurkan, seharusnya diumumkan secara terbuka agar publik tahu dan bisa merasakan manfaatnya," tambahnya.

Ekonomi Aceh Terhambat Akibat Monopoli Perbankan

SAPA juga menyoroti dampak ekonomi akibat kebijakan penghapusan bank konvensional di Aceh. Menurut Fauzan, sebelum kebijakan ini diterapkan, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan layanan perbankan sesuai kebutuhan mereka. Namun, dengan hanya adanya BSI, masyarakat kini menghadapi banyak kendala dalam mengakses layanan keuangan.

"Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, ini bencana bagi ekonomi Aceh! Bayangkan pedagang yang ingin membeli barang atau pengusaha yang harus membayar gaji karyawan, tapi semua tertahan karena sistem bank bermasalah," tegasnya.

Selain itu, Fauzan menilai bahwa kebijakan ini telah menghambat pertumbuhan UMKM, meningkatkan kemiskinan, dan berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas. 

"Ketika ekonomi terhambat, rakyat jatuh miskin, kriminalitas meningkat, anak-anak Aceh jadi korban eksploitasi, dan banyak yang terjerumus ke dalam praktik-praktik ilegal hanya demi bertahan hidup. Lalu siapa yang mau bertanggung jawab?" tandasnya.

• Baca Juga: Kinerja Moncer BSI di 2024: Laba Tumbuh 22,83 Persen, ROA dan ROE Melonjak

Tuntutan SAPA untuk Pemerintah Aceh

Dengan berbagai permasalahan yang timbul akibat monopoli perbankan ini, SAPA meminta Pemerintah Aceh untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Mereka mendesak agar ada evaluasi mendalam terhadap peran dan kinerja BSI, serta membuka kembali peluang bagi bank konvensional agar masyarakat dapat memiliki pilihan layanan perbankan yang lebih baik.

"Kita kehilangan daya saing, dan Aceh semakin terperosok ke dalam kemiskinan. Pemerintah harus segera bertindak sebelum dampaknya semakin parah," tutup Fauzan.