Menghitung Duit Rakyat yang Disedot untuk Rapat UU TNI di Hotel Fairmont

JAKARTA—Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) TNI terus menjadi sorotan setelah DPR RI bersama pemerintah memilih menggelar kelanjutan rapat di Hotel Fairmont, Jakarta. Rapat yang fokus membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam revisi UU TNI itu digelar tertutup pada Jumat-Sabtu, 14-15 Maret 2025. 

Di tengah efisiensi anggaran yang digaungkan pemerintah, rapat di hotel mewah ini pun kontan mengundang kegeraman publik. Diketahui, Fairmont menjadi salah satu hotel mewah di Jakarta. 

Hotel yang berlokasi di kawasan Senayan itu bahkan disebut menjadi hotel termahal keempat di Kota Metropolitan. Ya, Fairmont memiliki kamar tipe 'Presidential Suite' dengan tarif sewa Rp111 juta - Rp112 juta per malam. Namun, berapa harga sewa kamar Hotel Fairmont secara umum? 

Dikutip dari Traveloka, harga sewa kamar di Hotel Fairmont Jakarta mulai dari Rp3.283.256 per malam. Harga ini dapat bervariasi tergantung jenis kamar dan periode waktu pemesanan. Sumber lain menyebutkan harga sewa kamar di Fairmont berkisar Rp2,6 juta hingga Rp10,6 juta per malam. 

Sebagai informasi, ada 23 orang dari Komisi I DPR yang menjadi anggota Panja revisi UU TNI. Dari pemerintah, terdapat 16 perwakilan yang terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Keuangan. 

Jika semua peserta rapat menginap di hotel selama dua hari, maka biaya yang harus ditanggung rakyat diperkirakan sebesar Rp202 juta untuk kamar termurah dan Rp826 juta untuk kamar termahal. Ini baru biaya penginapannya, belum harga sewa ruangan yang juga harus ditanggung kas negara. 

Setara 100 Ribu Porsi MBG

Dikutip dari situs fairmont-jakarta, ada beberapa jenis ballroom di hotel tersebut, di antaranya Grand Ballroom, Jade Room, Emerald Room, Ruby Room, Diamond Room, Opal Room, dan Sapphire Room. Komisi I sendiri menggelar rapat di Ruby Room. Tidak ada keterangan persis biaya sewa ruangan yang dapat menampung hingga 120 orang itu.

Namun penelusuran TrenAsia.com menemukan pada 2022, harga sewa ballroom di Fairmont berkisar di harga Rp85 juta hingga Rp125 juta. Artinya, biaya sewa ruangan plus sewa kamar hotel untuk keperluan pembahasan revisi UU TNI berpotensi menyentuh Rp1 miliar. Angka tersebut setara 100 ribu porsi makan bergizi gratis (MBG). 

Pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont sendiri sempat diwarnai aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sejumlah aktivis koalisi merangsek ke ruangan untuk menginterupsi rapat. 

Mereka menolak pembahasan RUU TNI yang digelar secara tertutup. Mereka menilai hal itu tidak sesuai dengan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik. Namun mereka kemudian ditarik keluar ruangan oleh pihak keamanan. Di luar lokasi rapat, mereka terus menyuarakan aspirasinya. 

Amnesty International Indonesia menyayangkan sikap pihak keamanan atas protes damai yang disampaikan aktivis. Lembaga tersebut juga mempertanyakan pemilihan hotel mewah serta pelaksanaan kegiatan yang terkesan buru-buru. 

Salah satu anggota koalisi yang juga Wakil Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, menilai agenda revisi UU TNI berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengembalikan Dwifungsi TNI. "Pembahasan ini tidak sesuai karena diadakan tertutup,” ujar Andrie.

Baca Juga: Saat “Wakil Rakyat” Dilanda Mabuk Kekuasaan

Sekjen DPR, Indra Iskandar, menjelaskan pembahasan proses legislasi UU yang dianggap punya tingkat urgensitas tinggi dimungkinkan untuk diadakan di luar kompleks Parlemen Senayan. Hal itu, imbuhnya, diatur di Tatib Pasal 254 dengan izin pimpinan DPR. 

Dia mengatakan Hotel Fairmont dipilih karena telah memiliki kerja sama dengan pemerintah sehingga mendapatkan potongan harga. “Kami sudah menjajaki lima-enam hotel, yang available dan sesuai dengan format panja RUU yang ini (Fairmont). Kedua, kami memilih hotel yang punya kerja sama, sehingga harganya terjangkau dengan standar kami.”

Indra menambahkan rapat di hotel dibutuhkan karena pembahan revisi UU TNI bersifat maraton. “Bisa jadi selesainya bukan malam lagi, tapi dini hari. Jadi butuh waktu istirahat dan paginya harus mulai lagi,” jelas dia, dikutip dari Antara.

Usai polemik, DPR memastikan kelanjutan pembahasan revisi UU TNI bakal digelar di Gedung DPR RI. “Senin (17 Maret 2025) akan dibahas kembali di parlemen, “ ujar anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini di Jakarta, Minggu, 16 Maret 2025. 

Dia menerangkan pembahasan panja akan melanjutkan beberapa poin yang masih perlu pendalaman frasa dan substansi. Amelia menjamin pembahasan RUU TNI mengedepankan prinsip supremasi sipil dalam menampung aspirasi masyarakat atas revisi UU tersebut. 

“DPR dan pemerintah sangat akomodatif menampung aspirasi masyarakat, sehingga tidak harus ada yang dikhawatirkan. Kami juga sangat menjaga kepercayaan publik yang sudah baik selama ini terhadap TNI,” ujarnya.