JAKARTA – Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) akan menerapkan Kurikulum Nasional Plus dalam sistem pendidikan di Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat ditujukan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem di Indonesia.
Nantinya, siswa dapat mengenyam pendidikan di Sekolah Rakyat secara gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat.
Saat ini, kurikulum untuk sekolah tersebut tengah dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
- Diresmikan Prabowo, Inilah Kelebihan Smelter Emas Freeport di Gresik
- Inilah Yang Dikhawatirkan dari Kembalinya Dwifungsi ABRI
- Sepekan Menjelang RUPST, Saham BBRI Naik! Ini Rekam Jejak Dividennya
Kurikulum Nasional Plus merupakan pengembangan dari kurikulum nasional yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah, dengan menambahkan mata pelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler guna memperkaya pengalaman belajar siswa.
“Yang memang awalnya akan menggunakan Kurikulum IB (International Baccalaureate), tapi terakhir Kurikulum Nasional (Plus). Jadi, kita akan support mengembangkan kurikulumnya,” tutur Kepala BSKAP Toni Toharudin di kantornya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Maret 2025.
Kurikulum yang dikembangkan berbasis Kurikulum Nasional. Tim Formatur Sekolah Rakyat menyebutnya dengan Kurikulum Nasional Plus.
“Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda,” paparnya.
Toni mengupayakan Sekolah Rakyat memiliki kualitas yang baik, dari segi tenaga pengajar maupun sarana dan prasarana.
Dia menegaskan pendidikan karakter akan diterapkan dalam sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat. Namun, ia belum dapat merinci isi substansi tersebut.
“Pasti, pasti (pendidikan karakter ada). Kita belum bicara secara substansi ya, jadi nanti sambil jalan pasti akan diinformasikan,” ucapnya.
Pemerintah sebelumnya menargetkan Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sekolah yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini nantinya akan berada di bawah pengelolaan Kementerian Sosial.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan Sekolah Rakyat akan didirikan di setiap kabupaten dan kota. Sebagai langkah awal, pembangunan akan dimulai di empat daerah di Jawa Tengah.
“Kita punya pusat pelayanan di berbagai daerah. Di Jateng ada empat, akan mulai. Temanggung, Pati, Magelang, Solo, itu yang sudah siap,” ujar Gus Ipul di kantor Gubernur Jateng di Semarang, Rabu, 12 Maret 2025.
Terkait anggaran pendidikan untuk Sekolah Rakyat, Gus Ipul mengatakan perhitungannya masih berlangsung. Namun, ia memastikan Sekolah Rakyat akan dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektar.
Adapun, Sekolah Rakyat dirancang dalam bentuk sekolah asrama. “Sekolah Rakyat akan berkonsep seperti boarding school (sekolah berasrama) dari jenjang SD, SMP hingga SMA. Siswa tidak dipungut biaya apa pun alias gratis selama menempuh pendidikan.”
Sekolah ini diharapkan bisa memberikan manfaat besar bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Sementara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sepakat untuk menciptakan peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat. Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan lulusan Sekolah Rakyat akan diinkubasi serta diberdayakan dalam berbagai proyek strategis pemerintah.
“Bagi yang lulus, kami sepakat untuk melakukan inkubasi dan menyalurkan mereka ke program-program besar seperti pembangunan 3 juta rumah, penyediaan makanan bergizi gratis, dan program prioritas lainnya,” kata Budiman di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya memutus siklus kemiskinan dengan menyediakan pendidikan yang layak serta akses langsung ke dunia kerja.
- Setelah Kebakaran di Sesi I, Saham Bank Memulih Meski Tetap Terkoreksi di Penutupan
- Rekrutmen Bersama BUMN 2025 Diperpanjang hingga 19 Maret 2025
- Ambrol, IHSG Hari Ini 18 Maret 2025 Ditutup di 6.223,39 Poin
Dia mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mendukung pendanaan pendidikan serta menyediakan peluang kerja bagi lulusan Sekolah Rakyat.
“Kami sepakat lulusan Sekolah Rakyat tidak hanya berhenti di SMA. Mereka yang berbakat dan berminat akan didorong untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sementara yang siap bekerja akan disalurkan ke program strategis pemerintah,” jelasnya.
