JAKARTA - Ekonom Ekonom Universitas Airlangga Rumayya Batubara menilai langkah sejumlah driver ojek online (ojol) yang masuk dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) yang tidak puas dengan kategori dan besaran Bonus Hari Raya (BHR) itu tidak tepat.
Dia menilai BHR yang diterima para mitra driver ojol yang nilainya bervariasi tergantung kriteria dan kinerja itu sudah sangat cukup, mengingat pemberian BHR ini dilakukan tanpa perencanaan yang memadai bagi korporasi.
“Jika saat ini ojol melakukan demo lagi karena diberikan BHR tidak sesuai dengan harapan mereka, rasa-rasanya tidak fair bagi perusahaan aplikator,” katanya dihubungi, Selasa (25/3).
Sebelumnya, para driver yang tergabung dalam SPAI berencana melakukan protes dan mendatangi Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Selasa (25/3/2025) guna menyampaikan ketidakpuasan terhadap besaran BHR yang diterima.
Sebagai informasi, Gojek membagikan BHR sejak Sabtu (22/3), sedangkan Grab dimulai pada Minggu (23/3). Tidak semua mitra pengemudi taksi online dan ojol mendapatkan bonus Lebaran mirip Tunjangan Hari Raya atau THR ini.
Untuk kategori tertinggi, mitra Gojek mendapatkan BHR Rp 900.000 untuk Mitra roda dua dan Rp 1.600.000 untuk Mitra roda empat. Adapun Grab mitra tertinggi yakni Rp800.000 untuk roda dua, dan Rp1.600.000 untuk roda empat.
Rumayya menegaskan, sebenarnya pembagian BHR sudah merupakan hal yang patut dipresiasi dan disyukuri oleh para mitra ojol, taksol dan kurol. Pembagian BHR menunjukkan keberpihakan pemerintah, terutama Presiden Prabowo terhadap mitra ojol, taksol dan kurol dan juga kepada kelangsungan bisnis para pelaku usaha.
“Sebab kalau dilihat saat ini ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tetapi perusahaan aplikator mau menanggung BHR yang diperintahkan pemerintah.”
Ganggu Cash Flow
Dia mengatakan, dari sisi korporasi, perusahaan lazimnya membuat rencana bisnis tahunan. Dengan demikian, keputusan ojol bisa mendapat BHR padahal bukan status pekerja tetap itu sudah sangat luar biasa, karena pemberian BHR ini sesuatu yang di luar perencanaan perusahaan aplikator.
“Dan nilainya kalau dikalikan jumlah ojol itu sangat besar sekali, dan itu dari sisi korporasi dengan nilai sebesar itu tentu akan mengganggu cash flow. Dan itu pemberiannya cepat sekali, tidak lebih dari satu bulan sudah cair atau dibayarkan kepada ojol.”
Rumayya mengatakan sebetulnya bukan hanya lewat BHR, perusahaan aplikator juga memiliki banyak instrumen atau program yang dapat memberikan benefit bagi mitra, seperti insentif, umroh dan program-program lainnya. “Artinya ada upaya-upaya aplikator untuk memberikan benefit kepada drivernya. Namun itu semua perlu untuk direncanakan.”
Sebab itu, dia menegaskan, “concern saya adalah pemerintah jangan menjadi pihak ketiga yang justru ikut memanas-manasi situasi. Jadi cukup menjadi observer saja, tidak perlu main tangan atau main kasar seperti ini.”
Dia mengatakan, hal ini penting karena perusahaan aplikator di Indonesia juga termasuk kategori valuasi tinggi alias unicorn sehingga perlu dibantu atau didukung.
“Sektor ini menciptakan lapangan kerja yang real dan konkrit. Dibandingkan minyak dan batu bara, yang tidak menyerap banyak seperti ojol. Bahkan dua sektor itu menetes ke bawah saja tidak. Untuk itu pemerintah seharusnya fair dan membantu juga, misalkan melalui potongan pajak, sehingga pemerintah juga ada effort atau reward kepada mereka yang membantu pemerintah dalam menyerap tenaga kerja.
Rumayya mengatakan aplikasi saat ini berfungsi sebagai bumper ekonomi. “Kemarin saya naik ojol, dan dia cerita kalau dia sebelumnya bekerja 13 tahun di perusahaan Garudafood di bagian ekspor impor, dan sekarang dia menjadi driver. jadi bisa bayangkan, aplikator ini jadi bumper ekonominya. Jadi pemerintah harus put something untuk membantu mereka ini, jangan hanya ditekan.”
