JAKARTA - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara mengejutkan mengumumkan daftar tarif impor baru terhadap 160 negara, termasuk Indonesia.
Tarif impor yang dikenakan terhadap Indonesia mencapai 32%, lebih tinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Kebijakan ini diklaim Trump sebagai "Liberation Day" atau bentuk perdagangan yang lebih adil.
Pengenaan tarif yang tinggi ini dikhawatirkan akan berdampak besar terhadap perekonomian Indonesia, terutama di tengah kondisi daya beli masyarakat yang melemah.
- Angka Kecelakaan Turun Signifikan saat Mudik Lebaran 2025
- Review Film Animasi Jumbo yang Tayang Lebaran 2025
- Robert Kiyosaki Prediksi Bitcoin Tembus Rp3,2 M: Jangan Biarkan Ketakutan Halangi Peluang
Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia
Menurut Pakkanna, Senior Advisor Center for Health and Tobacco Control (CHED) sekaligus Wakil Ketua Majelis Ekonomi Bisnis dan Pariwisata PP Muhammadiyah, kebijakan tarif impor yang mendadak ini dapat memperburuk situasi ekonomi nasional.
“Di tengah daya beli masyarakat yang semakin menurun, terutama setelah Ramadhan dan Idul Fitri, kebijakan ini bisa memperburuk kondisi ekonomi. Apalagi banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh ke kelas miskin,” ujar Pakkanna.
Ia juga menyoroti bahwa kebijakan ini berpotensi menyebabkan harga barang impor melonjak karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
“Bisa jadi rupiah mendekati Rp20.000 per dolar AS, mengingat mayoritas transaksi impor Indonesia masih menggunakan mata uang tersebut,” tambahnya.
Baca Juga: Apa Itu Reciprocal Tariffs, Kebijakan Trump yang Bikin Geger Ekonomi Global
Selain itu, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi terus melemah akibat meningkatnya arus modal keluar (capital outflow). Investor asing cenderung menarik dananya ke aset yang lebih aman di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Solusi: Kurangi Ketergantungan pada Dolar AS
Untuk mengurangi dampak kebijakan ini, Pakkanna menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS melalui program Local Currency Transaction (LCT).
“LCT harus segera dimasifkan agar transaksi perdagangan bisa menggunakan mata uang lokal, tidak hanya dolar AS,” jelasnya.
Ia juga mengusulkan agar para pejabat negara menunjukkan komitmen dengan menukarkan cadangan dolar mereka ke rupiah.
Opsi Bergabung dengan BRICS dan NDB
Pakkanna juga menyarankan Indonesia untuk mempertimbangkan mekanisme BRICS Pay sebagai solusi. Dengan bergabung ke dalam BRICS, Indonesia berpotensi meningkatkan ketahanan ekonomi, mengurangi ketergantungan pada dolar AS, dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
Selain itu, ia mendorong agar Indonesia segera bergabung dalam New Development Bank (NDB).
“Dengan NDB, transaksi ekonomi akan lebih terhubung secara digital dan dapat digunakan untuk pembiayaan infrastruktur serta proyek pembangunan berkelanjutan,” tuturnya.
- Catat, Berikut Daftar Nomor Telepon Darurat Jika Alami Insiden Saat Mudik Lebaran 2025
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2025, Simak Syarat dan Jadwalnya
- Kenapa Lebaran Identik dengan Ketupat?
Peluang Perbaikan Daya Saing Ekonomi
Meskipun kebijakan tarif AS membawa tantangan besar, Pakkanna menilai ini sebagai momentum bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
“Kita harus segera mengatasi high cost economy dan meningkatkan produktivitas agar tidak tertinggal dari negara-negara lain di ASEAN,” katanya.
Ia mencontohkan Vietnam, Kamboja, dan Thailand sebagai destinasi utama relokasi investasi dari Indonesia.
Menurutnya, kunci untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional terletak pada regulasi yang konsisten antara pusat dan daerah, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri, serta pasokan energi terbarukan untuk kebutuhan industri.
