Bagikan:
Bagikan:
JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi perhatian masyarakat selama libur Lebaran 2025. Masyarakat ingin melihat langsung proses pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Berdasarkan data terbaru, jumlah kunjungan ke IKN sejak 27 Maret 2025 hingga 5 April 2025 mencapai lebih dari 64.000 orang. Jumlah ini meningkat signifikan setelah Hari Raya Idulfitri, dengan puncak kunjungan pada Kamis, 3 April 2025, yang mencapai 14.104 orang dalam satu hari.
Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menjelaskan bahwa setelah Hari Raya Idulfitri kunjungan terus meningkat dan telah mencapai puncaknya.
“Secara statistik bahwa tanggal 1 April pengunjung 8.219, bahkan 2 April 12.958, puncak kemarin tanggal 3 April itu 14.105 dan kemarin (4 April 2025) 10.215 orang. Hari ini (5 April 2025) sudah 12.307 pengunjung,” ujar Thomas dalam keterangan resmi dilansir Minggu, 6 April 2025.
Thomas menyebut, para pengunjung berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta dari mancanegara seperti Brunai, Malaysia, Tiongkok, Eropa, dan Korea Selatan. Masyarakat datang untuk melihat langsung proses pembangunan IKN yang tengah berjalan sebagai bagian dari transformasi Indonesia menuju ibu kota politik.
“Kunjungan masyarakat sangat tinggi dan tidak hanya dari masyarakat Kalimantan. Dari luar Kalimantan, seperti Jawa, Sulawesi serta berbagai daerah bahkan dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Korea Selatan, dari Eropa, itu kami catat semua yang masuk ke IKN pada Liburan Hari Raya Idulfitri 2025,” ungkap Thomas.
Pelayanan kunjungan masyarakat ke IKN melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Kepolisian, relawan masyarakat setempat, dan pihak terkait lainnya. Staf Khusus Kepala Otorita IKN, Troy Pantouw, menyampaikan apresiasinya kepada semua pihak yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada pengunjung.
Untuk mewujudkan Nusantara sebagai kota yang liveable and loveable atau layak huni dan dicintai, aksesibilitas kota menjadi prioritas yang utama. Mulai dari jembatan Pulau Balang yang berfungsi sebagai jalur fungsional ekosistem menuju Nusantara, serta memiliki keunikan sebagai jembatan cable stayed terpanjang kedua di Indonesia setelah Jembatan Suramadu di Surabaya.
Jalan Tol IKN Seksi 3A, 3B, 5A juga dibuka satu arah khusus untuk kendaraan Golongan I (sedan, jip, dan minibus) sebagai jalur alternatif mudik Idulfitri serta akses menuju IKN. Selanjutnya, akses kesehatan juga telah tersedia dengan berfungsinya sejumlah fasilitas kesehatan di IKN, seperti Rumah Sakit Hermina dan Mayapada Hospital Nusantara.
Selain itu, pilihan akomodasi nyaman seperti Swissôtel Nusantara dan Hotel Qubika juga telah berfungsi dan dapat menjadi opsi bagi masyarakat yang datang dari kota kota jauh untuk menginap maupun untuk bersantap siang atau malam.
Tak hanya itu, kini masyarakat dapat berbelanja keperluan di sejumlah swalayan yang tersedia seperti Indomaret maupun Coco Mart serta menikmati sajian kudapan dan minuman hangat yang dapat dibeli di Excelso dan 28 Finest.
Sebagai sarana transportasi di area KIPP IKN, telah disediakan bus listrik untuk mengangkut masyarakat yang berkeliling menyaksikan pembangunan dan menikmati bentang alam IKN.
Masyarakat dapat menikmati ruang terbuka bersama di IKN mulai dari Plaza Ceremony, Amphitheater, Bukit Bendera, dan Taman Kusuma Bangsa. Dari lokasi ruang terbuka bersama tersebut, masyarakat juga dapat menyaksikan pembangunan di IKN yang terus berlanjut dari jarak aman.
Sejatinya, IKN dibangun untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045. Dibangun dengan identitas nasional, IKN akan mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, serta mempercepat Transformasi Ekonomi Indonesia.
Namun progres pembangunan IKN tampak masih maju mundur terlebih di era pemerintahan terbaru yang dipimpin Prabowo Subianto ini. Kabar terkahir Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, menegaskan anggaran pembangunan IKN Tahap II masih sesuai hasil Rapat Terbatas (Ratas) dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa, 21 Januari 2025 lalu.
Ia menjelaskan Instruksi Presiden Tahun 2025 No. 1 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 dibuat sebelum Ratas terkait Ibu Kota Nusantara diselenggarakan, sehingga memerlukan penyesuaian kembali.
Anggaran Otorita IKN sebesar Rp6,3 triliun merupakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal. Maka untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lainnya membutuhkan tambahan sebesar Rp8,1 triliun.
"Kalau tentang anggaran tadi kami sampaikan kepada beliau (Presiden Prabowo), kebetulan ada Bapak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara), dijawab agar itu segera disesuaikan, karena Instruksi Presiden Tahun 2025 Nomor 1 dibuat sebelum Ratas kemarin," ujarnya dilansir dari laman IKN pada Minggu, 6 April 2025.