JAKARTA - Pemerintah berencana meningkatkan alokasi anggaran ketahanan pangan dalam APBN 2025 untuk memperkuat swasembada pangan dan kesejahteraan petani serta nelayan. Kementerian Keuangan mengungkap anggaran ketahanan pangan tahun ini mencapai Rp 155,5 triliun, naik Rp 41,2 triliun atau 36% dibandingkan APBN 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun.
Kenaikan anggaran tersebut ditujukan untuk memperkuat produksi, distribusi, dan konsumsi pangan nasional guna menjaga stabilitas harga serta meningkatkan kesejahteraan sektor pertanian dan perikanan.
"Semoga dengan upaya ini kita bisa merealisasikan swasembada pangan serta meningkatkan kesejahteraan para petani dan nelayan secara bersamaan," ungkap Sri Mulyani dalam akun Instagram resmnya @smindrawati, dikutip Selasa, 1 April 2025.
Distribusi anggaran ketahanan pangan tahun 2025 terbagi menjadi beberapa komponen utama. Anggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 40 triliun, sementara anggaran Non-K/L mencapai Rp 74,3 triliun.
Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 16,6 triliun untuk Transfer ke Daerah, termasuk untuk program pengadaan beras Bulog guna menjaga cadangan pangan nasional. Sementara itu, Rp 24,6 triliun dialokasikan untuk pembiayaan berbagai program ketahanan pangan.
- Tertinggi Sepanjang Masa, Harga Emas Antam Hari ini Melesat Rp20.000
- Bukan LK21, Ini Rekomendasi Platform Streaming Film Legal Untuk Teman Mudik
- 7 Tips Memperbaiki Tidur Berantakan setelah Puasa Ramadan
Sejumlah Sektor yang Disasar
Beberapa tujuan yang disasar dari penambahan anggaran ini diantaranya untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan, mendukung rantai pasok pangan nasional, serta meningkatkan nilai tukar petani dan nelayan.
Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat swasembada pangan, menjaga ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha di sektor pertanian dan perikanan.
Untuk memperkuat produksi pangan nasional, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai program strategis, seperti subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton, pencetakan sawah baru seluas 225.000 hektare, serta intensifikasi pertanian di lahan seluas 80.000 hektare.
Pemerintah juga akan membangun 20 bendungan baru guna memperkuat sistem irigasi pertanian. Pemerintah juga menyiapkan 77.400 unit alat dan mesin pertanian (alsintan) pra-panen untuk mendukung efisiensi produksi.
- Tertinggi Sepanjang Masa, Harga Emas Antam Hari ini Melesat Rp20.000
- Bukan LK21, Ini Rekomendasi Platform Streaming Film Legal Untuk Teman Mudik
- 7 Tips Memperbaiki Tidur Berantakan setelah Puasa Ramadan
Dalam aspek distribusi dan cadangan pangan, pemerintah akan membangun 102 km jalan usaha tani guna meningkatkan akses distribusi hasil pertanian. Selain itu, sarana dan prasarana di 63 pelabuhan perikanan akan ditingkatkan untuk mendukung industri perikanan nasional.
Pemerintah juga akan membentuk Koperasi Desa Merah Putih untuk mendukung usaha tani skala kecil serta memperkuat Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) melalui berbagai badan usaha bidang pangan.
Untuk aspek konsumsi, pemerintah akan menggulirkan berbagai program, seperti bantuan pangan dan sembako, gelar pasar murah, serta kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) guna mengendalikan inflasi pangan dan menjaga daya beli masyarakat.
Lewat peningkatan anggaran ini, Sri Mulyani menegaskan komitmen Pemerintah dalam menciptakan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menjaga stabilitas harga pangan di Indonesia.
